BANYUWANGI (AktualLine.com)–Bertajuk “Ngobrol Pintar Ketenagakerjaan Bersama Media Online Banyuwangi”, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Banyuwangi bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI mengadakan sosialisasi program Siap Kerja.
Acara yang berlangsung pada Sabtu sore (25/1/2025) ini bertujuan untuk memperkenalkan program pelatihan yang ada di BPVP Banyuwangi serta membahas isu-isu terkini di dunia ketenagakerjaan. Amrul, narasumber dari bidang pemberdayaan BPVP Banyuwangi, menjadi pembicara utama dalam diskusi tersebut.
Dalam sesi tanya jawab, salah satu wartawan menyinggung perlindungan pekerja informal, seperti pemandu lagu (Lady Companion), yang diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Wartawan tersebut mempertanyakan, apakah pekerja informal ini memiliki akses terhadap pelatihan pengembangan kapasitas di BPVP, mengingat mereka juga memiliki hak yang sama seperti pekerja lainnya untuk mendapatkan peningkatan keterampilan.
Amrul menjelaskan bahwa program pelatihan di BPVP bersifat inklusif dan terbuka untuk berbagai kelompok masyarakat, termasuk pekerja informal. Ia memaparkan bahwa pengajuan program pelatihan memerlukan beberapa langkah administrasi, seperti pengajuan proposal yang mencantumkan legalitas pengusul, jenis pelatihan, serta kebutuhan logistik selama pelatihan berlangsung.
Amrul menambahkan bahwa BPVP Banyuwangi mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk menyusun kurikulum pelatihan. “Selama unit kompetensi yang diajukan relevan dengan SKKNI, pelatihan dapat dilakukan. Kami tidak membatasi jenis pekerjaan peserta, selama pelatihan itu mendukung produktivitas mereka,” ungkapnya.
Ia juga menjelaskan bahwa durasi dan materi pelatihan disesuaikan dengan kemampuan anggaran serta kebutuhan peserta. Sebagai contoh, jika pelatihan memerlukan waktu 20 hari tetapi anggaran terbatas, BPVP akan menyusun ulang kurikulum agar lebih efisien tanpa mengurangi esensi pelatihan.
Menanggapi kritik terkait pengembangan keterampilan bagi pekerja informal, Amrul menegaskan bahwa tujuan utama pelatihan adalah meningkatkan produktivitas dan kemandirian peserta.
Ia mencontohkan program pelatihan membuat kopi bagi santri, di mana keterampilan tersebut mampu memberikan nilai ekonomi dan memberdayakan peserta secara mandiri.“Kami percaya, setiap individu berhak mendapatkan kesempatan untuk berkembang. Bahkan dari keterampilan kecil sekalipun, mereka bisa memulai sesuatu yang produktif dan berdaya guna,” tegasnya.
Sosialisasi ini diharapkan mampu memberikan pemahaman lebih luas kepada masyarakat, khususnya pekerja dan komunitas lokal, terkait peluang pelatihan yang tersedia di BPVP Banyuwangi. Dengan dukungan Kemnaker, program ini menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia. (tim)
