JAKARTA (AktualLine.com)–Banyuwangi resmi ditunjuk sebagai pilot project nasional penyempurnaan digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos). Penetapan ini difinalisasi melalui rapat koordinasi yang dihadiri Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani bersama 20 kementerian/lembaga di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Rapat dipimpin Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan dan diikuti empat menteri, yaitu Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menpan RB Rini Widyantini, Menkomdigi Meutya Hafid, dan Menteri Bappenas Rachmat Pambudy.
Turut hadir pula Wamensesneg Juri Ardiantoro, Wamendagri Bima Arya, Wamen BUMN Kartiko Wirjoatmodjo, Wamenkumham Edward Omar, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta sejumlah lembaga lainnya.
Program digitalisasi bansos ini akan mulai dijalankan pada September 2025 dengan Banyuwangi sebagai lokasi awal.
“Nanti bulan September minggu ketiga, kami sudah mulai pilot project di Banyuwangi. Rencananya Presiden Prabowo Subianto akan datang sendiri,” kata Luhut Binsar Pandjaitan yang juga Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, tindak lanjut Perpres Nomor 83 Tahun 2025.
Sistem digital tersebut dirancang untuk meningkatkan ketepatan penyaluran, menekan inclusion dan exclusion error, memperkuat transparansi, serta memberi ruang masyarakat melakukan verifikasi identitas digital secara mandiri.
Proses verifikasi akan otomatis terhubung dengan data lintas lembaga, mulai BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BI–Himbara, ATR/BPN, hingga Samsat.
Menurut Luhut, penerapan digitalisasi bansos mampu menghemat anggaran hingga lebih dari Rp500 triliun karena penerima akan lebih tepat sasaran.
“Dan ingat, bansos itu bisa berdampak 0,3 persen sampai 0,4 persen terhadap pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Ia menambahkan, setelah uji coba di Banyuwangi, program ini akan dievaluasi hingga Desember mendatang sebelum diperluas ke daerah lain.
“Kalau Banyuwangi sampai Oktober–Desember bagus, nanti pada Januari 2026 Presiden bisa mencanangkan secara nasional,” tuturnya.
Bupati Ipuk menyampaikan apresiasinya atas kepercayaan pemerintah pusat. Ia menegaskan Banyuwangi siap mendukung penuh program ini.
“Kami telah mengupayakan transformasi digital sejak 2012. Bahkan, hingga ke level desa/kelurahan dengan memasang fiber optic sebagai infrastruktur utama. Ini menjadi kebanggaan sekaligus tantangan bagi Banyuwangi. Saya kira dengan digitalisasi akan lebih tepat sasaran,” ungkap Ipuk.
Sebagai persiapan, Banyuwangi telah menghadirkan inovasi Banyuwangi One ID, sistem berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang bisa diakses melalui aplikasi Smart Kampung.
“Ini telah terintegrasi dan siap untuk disatukan dalam Data Tunggal Sensus Ekonomi Nasional,” tambahnya. (tim)
