BANYUWANGI (AktualLine.com)–Pemerintah Kabupaten Banyuwangi diperkirakan harus lebih cermat dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Pasalnya, dana transfer dari pemerintah pusat mengalami penurunan cukup signifikan.
Dalam Rancangan Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2026 yang dirilis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan melalui situs resminya, Banyuwangi akan menerima sekitar Rp1,97 triliun. Jumlah tersebut berkurang sekitar Rp665 miliar dibanding tahun ini.
Sebelumnya, pemerintah pusat memangkas total alokasi Transfer ke Daerah (TKD) pada RAPBN 2026 menjadi Rp693 triliun, atau turun 24,6% (setara Rp227 triliun) dibanding tahun sebelumnya.
Akademisi Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi, Emi Hidayati, menilai kondisi ini seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Menurutnya, langkah-langkah penghematan harus tetap berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Jangan sampai pelayanan dasar dan layanan publik yang berdampak luas justru dikorbankan. Pemerintah harus ekstra hati-hati dalam menyusun anggaran,” terang Emi, Senin (6/10/2025).
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam merumuskan kebijakan anggaran yang tepat sasaran. “Pembahasan APBD 2026 harus benar-benar mengikuti konsep money follow program. Jadi, kedua pihak perlu sepakat mengenai program-program prioritas yang harus diutamakan,” jelas mantan anggota DPRD Banyuwangi itu.
Lebih lanjut, Emi mendorong agar Pemkab tidak hanya fokus pada belanja, tetapi juga kreatif dalam mencari sumber pendapatan baru di luar transfer pusat, terutama dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Jika inovasi dijalankan bersama, tanpa ego sektoral, dan masyarakat dilibatkan secara luas, keterbatasan fiskal ini bisa dilalui dengan baik,” tambahnya.
Menurut Emi, efisiensi anggaran justru bisa menjadi peluang membuka ruang fiskal baru. “Yang penting, efisiensi itu harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Eksekutif dan legislatif perlu menyadari bahwa membangun sumber fiskal yang kuat jauh lebih penting daripada sekadar menghabiskan anggaran belanja,” tutupnya. (tim)
