Oleh: Veri Kurniawan, S.ST., S.H. (Forum Analisis Kebijakan dan Pembangunan Daerah / FOSKAPDA)
SEKOLAH Rakyat Terintegrasi (SRT) dengan luas lahan 7 hektar dan status milik pemerintah daerah, program inovasi lainnya untuk mengentaskan kemiskinan sudah sejak lama didengungkan. Tentu eksekutif melalui komando Bupati Ipuk sering kali mendengungkan membangun Banyuwangi perlu kerja sama yang baik dari semua lapisan termasuk semua SKPD dengan cara kroyokan (bersama-sama). Tentu dengan kebiasaan yang sudah lama ditanamkan oleh Bupati Ipuk, Banyuwangi bisa lebih siap menghadapi transfer ke daerah (TKD).
Terbukti, berdasarkan data yang ada tercatat empat tahun terakhir kemiskinan di Banyuwangi terus menurun. Pada tahun 2021 sebesar 8,07 persen menjadi 7,51 persen (2022), 7,34 persen (2023), 6,54 persen (2024), dan 6,13 persen pada tahun 2025 atau turun sebesar 0,41 persen. Beberapa program seperti UMKM naik kelas, dan beberapa program pelayanan ke masyarakat yang bertujuan dalam kesejahteraan masyarakat sudah dijalankan. Tentu ini tidak lepas dari kolaborasi berbagai pihak yang didukung oleh kebijakan pemerintah daerah.
Tiap pimpinan SKPD jangan fokus untuk berebut posisi di hadapan Bupati ataupun Wakil Bupati, tapi berebutlah peran di tengah masyarakat, tanpa terkecuali Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
Mengurangi ego sektoral adalah salah satu langkah yang tepat untuk menghadapi peristiwa pemangkasan anggaran ke daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat.
Pokir Untuk Kepentingan Rakyat
Pokir adalah Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang merupakan aspirasi masyarakat yang diinput oleh anggota DPRD. Pokir ini menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah serta menjadi dasar pengajuan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Tentu sangat erat kaitannya Pokir DPRD dengan APBD. Proses reses atau musren dari tataran desa benar-benar harus terserap sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dalam arti bisa efektif dan efisien menggunakan anggaran yang ada.
Anggaran yang belum terserap, penulis meyakini bahwa perancang dan bagian realisasi anggaran pemerintah Kabupaten Banyuwangi memiliki analisa dan rencana yang tepat dan akurat dalam penyaluran anggaran tersebut. Banyuwangi hebat dan kuat jika ada kolaborasi yang baik dari semua elemen. (***)
