BANYUWANGI (AktualLine.com)–Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menegaskan pentingnya peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjaga sinkronisasi antara kebijakan desa dan arah pembangunan pemerintah daerah.
Pesan itu ia sampaikan saat menghadiri forum Gesah Desa bersama seluruh BPD se-Banyuwangi di Aula Pelinggihan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kamis (16/10/2025).
Menurut Ipuk, dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan desa kini semakin besar, termasuk melalui penyaluran dana desa yang langsung ditransfer dari pusat ke rekening desa.
“Dengan dukungan besar ini, saya berharap BPD ikut mengawal pelaksanaan program desa agar tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” jelasnya.
Ia menambahkan, keselarasan arah kebijakan menjadi kunci agar pembangunan berjalan seirama dari pusat hingga tingkat desa.
“Daerah juga harus selaras dengan pemerintah pusat, pun desa juga harus sama. Kebijakan tingkat desa harus selaras dengan daerah, dan BPD juga harus turut mengawasi,” terang Ipuk.
Lebih lanjut, Bupati Ipuk mengingatkan bahwa pada tahun 2026 mendatang akan terjadi pengurangan dana transfer pusat ke daerah (TKD). Kondisi ini, katanya, perlu diketahui oleh BPD agar mereka bisa menjelaskan kepada masyarakat ketika ada program yang belum bisa berjalan optimal.
“Pemangkasan dana transfer pusat ke daerah ini perlu dipahami hingga tingkat desa. Karena mereka adalah tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa, BPD juga punya peran strategis untuk membantu sosialisasi di tingkat desa,” ujarnya.
Forum Gesah Desa ini juga menjadi ajang mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah dan BPD. Selain berdiskusi, pertemuan ini diharapkan mampu melahirkan solusi atas berbagai persoalan di desa masing-masing.
Ketua Asosiasi BPD Banyuwangi, Rudi Hartono Latif, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk menyinergikan kembali perencanaan pembangunan antara desa dan pemerintah daerah.
“Di desa masih banyak persoalan, baik pelaksanaannya maupun tata kelola desa yang perlu dibenahi. Melalui forum diskusi BPD ini kami ingin saling mengingatkan dan menguatkan,” kata Rudi.
Ia menyebutkan, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga dilibatkan, seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Melalui keterlibatan OPD tersebut, BPD diharapkan bisa memahami arah kebijakan pembangunan daerah secara menyeluruh.
Berbagai topik ikut dibahas dalam forum ini, mulai dari efisiensi anggaran, penguatan Bumdes, hingga dukungan terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan ketahanan pangan. (tim)
