BANYUWANGI (AktualLine.com)–Ketua Rumah Analisis Kebijakan Publik Kabupaten Banyuwangi, Ali Nurfatoni, yang akrab disapa Toni, menilai sudah saatnya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menjual kembali sebagian saham tambang emas Gunung Tumpang Pitu yang dimiliki daerah.
Menurutnya, langkah itu bisa menjadi solusi strategis menghadapi pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang disebut bakal memangkas anggaran Banyuwangi hingga Rp665 miliar tahun depan.
“Pemangkasan dana pusat akan berdampak luas terhadap realisasi program daerah. Maka perlu langkah taktis agar APBD tetap berjalan dan pelayanan publik tidak terganggu,” ujar Toni, Senin (27/10/2025).
Ia mencontohkan, pada tahun 2020 Pemkab Banyuwangi pernah menjual sebagian saham tambang emas di PT Bumi Suksesindo (BSI) senilai sekitar Rp300 miliar. Saat itu, penjualan dilakukan di tengah pandemi Covid-19 dan hasilnya dimanfaatkan untuk pembiayaan program kerakyatan melalui APBD.
“Situasi sekarang mirip dengan kondisi saat itu. Kebutuhan anggaran tinggi, sementara pendapatan turun. Maka opsi menjual saham bisa dipertimbangkan kembali dengan orientasi kemanfaatan bagi rakyat,” imbuhnya.
Toni mengibaratkan kebijakan itu seperti meremajakan gedung sekolah yang sudah usang. “Kalau bangunan sudah rapuh, harus segera direnovasi agar tidak membahayakan. Begitu pula keuangan daerah, perlu disegarkan agar tidak runtuh menekan pelayanan publik,” tegasnya.
Ia juga menyebutkan, dengan nilai investasi yang terus berkembang, saham yang masih dimiliki Pemkab Banyuwangi berpotensi mencapai angka triliunan rupiah. Jika sebagian dijual, hasilnya dinilai cukup untuk menutup defisit akibat pemangkasan dana pusat.
Selain itu, Toni menyambut baik rencana pemerintah daerah membentuk Dana Abadi Daerah (DAD) sebagai skema jangka panjang penguatan fiskal. Ia berharap rancangan peraturan daerah (Raperda) terkait segera dibahas dan disahkan bersama DPRD Banyuwangi.
“Kalau tahun 2020 sebagian saham laku 300 miliaran, kini potensi nilainya bisa lebih besar. Jadi sangat memungkinkan untuk menopang pembiayaan pembangunan,” simpul Toni. (tim)
