BANYUWANGI (AktualLine.com)–Pada Jumat (31/1/2025), Komisi I DPRD Kabupaten Banyuwangi bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banyuwangi, Kepala Desa Sumbersewu Kecamatan Muncar dan panitia Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menggelar rapat mengenai proses konversi sertifikat tanah yang sebelumnya berbentuk analog menjadi sertifikat elektronik.
Hal ini karena didasari adanya persoalan sebagian sertifikat yang keluar dari proses PTSL berbentuk analog yang terjadi di Desa Sumbersewu. Dalam rapat yang berlangsung di ruang rapat Komisi DRPD tersebut, terungkap bahwa dari total 960 sertifikat yang diselesaikan panitia PTSL Desa Sumbersewu, sisanya 256 sertifikat berbentuk analog.
Untuk proses menjadi elektronik, 101 sertifikat telah dibayar lunas oleh warga. Sementara sisanya masih dalam proses pelunasan pembayaran. Beberapa warga mengaku, meskipun telah membayar, berkas mereka belum sepenuhnya diproses oleh BPN.
Namun, terjadi kesalahpahaman terkait jumlah biaya konversi sertifikat ke elektronik tersebut. Pihak BPN memberikan asumsi mengenai cara perhitungan biaya, yang menurut perwakilan Desa Sumbersewu, menimbulkan kerancuan.
“Untuk mengatasi masalah ini, kami meminta BPN untuk segera mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terkait konversi sertifikat analog ke sertifikat elektronik,” kata Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi, Makrifatul Kamila usai memimpin rapat.
Makrifa menjelaskan, sosialisasi tersebut nantinya bertujuan supaya masyarakat memahami proses dan biaya yang akan dikeluarkan berdasarkan sistem yang berlaku di BPN, dan bukan lagi berdasarkan perhitungan manual yang berpotensi tidak akurat.
Politisi Golkar ini meminta kepada pihak Pemerintah Desa Sumbersewu atau panitia PTSL untuk mengembalikan biaya dari warga yang sudah terlanjur diterima. Rencana sosialisasi tersebut dijadwalkan akan dilaksanakan pada minggu depan.
BPN diharapkan dapat mensosialisasikan seluruh desa penerima PTSL tahun 2024, untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai proses, biaya, serta prosedur konversi sertifikat elektronik yang tepat.
“Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini, masyarakat dapat lebih memahami langkah-langkah yang harus diambil untuk mengganti sertifikat analog ke sertifikat elektronik dengan biaya yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Rifa.
Dengan langkah ini, Komisi I DPRD Banyuwangi berharap agar tidak ada lagi kebingungan di masyarakat dan seluruh proses dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan permasalahan dikemudian hari.
Selain itu, masyarakat juga diberikan kebebasan untuk mengurus sertifikat secara mandiri setelah adanya penjelasan dari pihak BPN.
Sementara itu, Kepala Desa Sumbersewu, Wastono, mengakui bahwa telah terjadi miskomunikasi antara panitia PTSL dan BPN menjadi penyebabnya terjadinya pemungutan biaya secara tidak resmi.
“Ada kata sepakat bahwa uang tersebut akan dikembalikan ke masyarakat. Ini hanya ada miskomunikasi antara PTSL dengan BPN ,” terang Wastono.
Wastono menjelaskan lebih lanjut bahwa panitia PTSL telah berkoordinasi dengan BPN, tetapi tidak ada peringatan resmi untuk tidak memungut biaya terlebih dahulu.
“Panitia PTSL sudah koordinasi ke BPN tapi di sinilah mis-nya, BPN juga tidak ada warning jangan narik dulu atau bagaimana, karena yang jelas kami kan penginnya lebih cepat,” jelasnya.
Wastono juga menyebutkan bahwa dari 256 sertifikat yang telah didaftarkan untuk diganti, hanya 101 warga yang telah membayar, dengan satu warga masih mencicil pembayaran. (tim)
