Isu seksi akhir-akhir ini di jagat raya, terutama di jagat maya, adalah defisit anggaran. Tentu perlu kita ketahui bahwa secara nasional, pemerintah pusat sedang menerapkan efisiensi anggaran secara menyeluruh.
Tak luput dari kacamata para “ahli kritik” di negeri dongeng versi PT Pasukan Jembuk-Jembuk adalah defisit anggaran pemerintah daerah. Hebatnya, bidang ekonomi, hukum, budaya, dan lainnya, banyak kepala yang mengklaim menguasai materi itu semua. Tentu ada dasar, bahkan mungkin data, meskipun masih mentah, para pendekar berani bersuara.
Isu seksi di daerah adalah defisit anggaran. Tentu kita ketahui bersama bahwa arti defisit adalah kondisi di mana pengeluaran atau kewajiban melebihi pendapatan atau pemasukan. Dalam konteks keuangan, defisit berarti kekurangan atau selisih kurang antara pendapatan dan belanja (sumber: Google, pukul 06.55).
Untuk menyatakan dan memastikan bahwa daerah mengalami defisit, tentu perlu orang yang memahami bidangnya. Contohnya BPK, inspektorat, atau bagian akuntansi. Apakah di luar itu tidak boleh memberikan pernyataan? Tentu boleh sekali, namun bukan berarti itu benar.
Data valid menunjukkan bahwa per tanggal 21 April 2025 kemarin, uang milik pemerintah daerah PT Pasukan Jembuk-Jembuk yang ada di kas daerah sebesar Rp143 miliar. Mau membenarkan persoalan defisit anggaran di pemerintah daerah, namun faktanya tidak seperti itu. Jadi, percaya sama siapa masyarakat ini? Berarti soal defisit anggaran ini sebatas omon-omon doang?
Usut punya usut, kendala pencairan keuangan terkait dengan pekerjaan pihak ketiga bukan karena defisit, namun dikarenakan ada kendala di dinas teknis masing-masing yang belum bisa beradaptasi dengan kebijakan pusat yang baru. Pemerintahan tentu wajib dikritik dan tidak boleh antikritik, dan itu ada di era kepemimpinan bupati dan wakil bupati terpilih.
Usut punya usut, ternyata yang defisit bukanlah anggaran daerah. Namun, yang defisit adalah isi dompet dan isi tabungan saya. Siapa tahu, dengan penyampaian defisit ini, saldo saya segera terisi karena pejabat pemerintah daerah versi PT Pasukan Jembuk-Jembuk ini dermawan dan baik hati.
Pesan dalam tulisan opini ini adalah: jangan setengah-setengah jika memahami dan ingin mengetahui data atau informasi, apalagi jika dikonsumsi publik. Pemerintah layak dikritik atas kebijakan dan keputusan yang politis dan tidak pro rakyat.
Penulis: Veri Kurniawan, S.ST., S.H.
