BANYUWANGI (AktualLine.com)–Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Dalam forum yang berlangsung di Pendopo Sabha Swagata pada Rabu (30/4/2025) ini, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga mencapai 4,39 persen dalam lima tahun mendatang.
Musrenbang ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari jajaran Forkopimda, kepala desa/lurah, perwakilan ormas dan LSM, akademisi, hingga instansi vertikal. Hadir pula Wakil Bupati Mujiono dan Pj. Sekda Guntur Priambodo.
“Dalam forum ini kami menyampaikan berbagai target pembangunan untuk lima tahun ke depan. Ini menjadi komitmen bersama agar program pembangunan lebih terarah,” ujar Ipuk.
Pihaknya memaparkan bahwa Pemkab Banyuwangi telah menetapkan tiga jenis program prioritas, yakni Prioritas Utama, Prioritas Wajib, dan Prioritas Pengungkit. Prioritas Utama diarahkan pada percepatan penanggulangan kemiskinan. Targetnya, angka kemiskinan dapat ditekan hingga 4,39 persen. Sebelumnya, kemiskinan di Banyuwangi telah turun dari 8,07 persen pada 2021 menjadi 6,54 persen di 2024.
Sementara itu, Prioritas Wajib tetap menitikberatkan pada peningkatan sektor pendidikan dan kesehatan. Untuk Prioritas Pengungkit, Pemkab akan memperkuat sektor-sektor unggulan masyarakat seperti pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif.
“Pemerataan infrastruktur dasar, sosial, ekonomi, kelestarian lingkungan, serta digitalisasi layanan publik juga akan terus didorong,” tambah Ipuk.
Di bidang ekonomi, ditargetkan pertumbuhan mencapai 5,5 persen. Sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Banyuwangi telah meningkat dari 4,09 persen pada 2021 menjadi 4,68 persen di 2024.
Langkah-langkah yang akan ditempuh antara lain penguatan kerja sama investasi, penyederhanaan dan digitalisasi perizinan, serta peningkatan kualitas infrastruktur yang tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
Selain itu, sejumlah target lain turut dicanangkan, seperti peningkatan Indeks Kesejahteraan Sosial menjadi 75, Indeks Modal Manusia mencapai 0,65, serta Reformasi Birokrasi dengan predikat AA.
“Kami menyadari bahwa perencanaan ini belum sepenuhnya final. Dalam proses penyusunan akhir hingga pengesahan nanti, sangat mungkin terjadi penyesuaian seiring dinamika kebijakan, isu-isu aktual, baik di tingkat regional, nasional, maupun global,” ujar Ipuk.
Pada kesempatan tersebut juga disampaikan berbagai capaian Pemkab Banyuwangi. Di antaranya, penurunan Indeks Gini dari 0,351 di 2023 menjadi 0,312 pada 2024, peningkatan pendapatan per kapita dari Rp49,99 juta (2021) menjadi Rp62,09 juta (2024), serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 72,62 menjadi 74,30 dalam periode yang sama. (tim)
